ARTICLE AD BOX
MANGUPURA, NusaBali
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Badung I Ketut Suiasa terus melakukan mitigasi terhadap sumber-sumber pendapatan pemerintah, itu karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Perubahan 2024 ditarget setinggi langit atau sebesar Rp 10,2 triliun. Sementara dari diskusi yang dilakukan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung, hingga akhir tahun diprediksi hanya tercapai sekitar Rp 6,6 triliun.
Suiasa mengatakan dengan target PAD yang cukup tinggi, pihaknya memotivasi jajaran Bapenda untuk meningkatkan sinergitas dengan masyarakat, khususnya kepada wajib pajak. Pihaknya menekankan pentingnya gerakan ekstensifikasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. “Harus ada satu gerakan bersama-sama, membangun sinergitas dengan masyarakat melalui wajib pajak yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan produktivitas kita. Ini menjadi kunci penentu keberhasilan visi-misi dari perencanaan kebijakan pembangunan Badung,” ujarnya.
Suiasa menjelaskan bahwa dalam menghadapi kendala dan hambatan, baik secara teknis maupun operasional, penting untuk merumuskan strategi baru. Optimalisasi capaian kinerja dalam pendapatan daerah harus menjadi prioritas, dan Bapenda sebagai leading sector diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan baik. “Kami tidak hanya memberikan satu perintah saja. Kami berupaya untuk memahami niatan dan rencana besar yang ada. Namun, jika rencana tersebut tidak terlaksana, itu akan menjadi risiko bagi kita semua,” katanya.
Dalam upaya mencapai target pendapatan daerah, Suiasa mengajak semua pihak untuk mencari titik temu antara niatan dan pelaksanaan. Dia menekankan pentingnya dialog terbuka untuk menemukan cara yang paling efektif dalam merealisasikan rencana tersebut. “Kita perlu sepakat hingga level mana yang harus dilakukan dan bagaimana pola kita untuk mencapainya. Ini merupakan kesepahaman kita bersama,” tegasnya.
Melalui pendekatan ini, Suiasa berharap dapat mendorong semua elemen pemerintah daerah untuk lebih aktif berkomunikasi dan berkolaborasi dengan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan kesadaran wajib pajak akan membawa dampak positif terhadap pendapatan daerah, yang pada gilirannya akan mendukung berbagai program pembangunan di Kabupaten Badung.
Suiasa yang juga Wakil Bupati Badung ini melanjutkan, melesetnya realisasi pendapatan dari target yang ditentukan akan berakibat banyak program yang tidak bisa jalan, termasuk realisasi hibah dan bantuan keuangan khusus (BKK). Suiasa pun secara tegas menyatakan saat ini tengah melakukan mitigasi untuk melaksanakan program prioritas untuk direalisasikan. Mengingat besaran hibah dan BKK yang dipasang pada APBD Perubahan 2024 sebesar Rp 1,2 triliun. Jika dipaksakan pun pencairannya, maka akan berdampak pada program di Kabupaten Badung.
“Seluruh program akan dimitigasi, termasuk hibah dan BKK itu. Jadi tidak semuanya bisa cair,” kata Plt Bupati asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan ini. 7 ind